Pencairan Dana BOS Banyumas Tercepat
Kamis, 17 Maret 2011 | 13:36 WIB
TEMPO Interaktif, Purwokerto - Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menjadi daerah yang paling cepat mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah. Hanya dalam waktu enam hari, dana tersebut sudah disalurkan ke rekening sekolah-sekolah.
“Uang datang pada 19 Januari dan pada 25 Januari, dana tersebut sudah masuk rekening sekolah,” terang Kepala Dinas Pendidikan Banyumas, Santosa Edy Prabowo, saat ditemui di kantornya, Kamis (17/3).
Edy mengatakan, pada triwulan pertama ini, Banyumas mendapatkan dana BOS sebesar Rp 24 miliar. Total dalam setahun, Banyumas mendapatkan dana BOS sebesar Rp 94 miliar.
Ia mengatakan, sebelum penyaluran ke sekolah, Dinas sudah berkoordinasi dengan semua elemen sekolah. Dalam koordinasi tersebut, Dinas mensosialisasikan tentang perubahan mekanisme penyaluran dana BOS. Setelah dana BOS disalurkan, kata dia, sekolah sudah siap dengan program kerja masing-masing sekolah.
Dinas juga berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah karena dana tersebut ditransfer oleh Kementerian Keuangan melalui Dinas tersebut. “Kami juga berkoordinasi dengan bagian hukum agar nantinya tidak ada permasalahan hukum,” katanya.
Pada saat pembuatan rencana anggaran penggunaan dana BOS, kata Edy, sekolah diminta transparan dan berkomitmen menggunakan dana BOS sesuai kebutuhan. Selain itu, dana tersebut juga harus jelas pertanggungjawabannya.
Sejak awal, kata Edy, Dinas berkomitmen untuk mempercepat pencairan dana BOS. Sebab, lanjutnya, dana BOS sangat dibutuhkan oleh sekolah untuk kegiatan operasional sekolah. “Dana yang dicairkan sudah sesuai dengan rencana anggaran masing-masing sekolah,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pendidikan Banyumas, Trijoko Heranto mengatakan pencairan yang cepat harus disertai dengan pengawasan yang ketat. “Patut diapresiasi komitmennya, tapi jangan lupakan pengawasan,” katanya.
Ia mengatakan, seharusnya Pemerintah Banyumas menambah jumlah akuntan publik untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Sebab, menurutnya secara kualitatif dan kauantitatif, akuntan di Banyumas masih sangat kurang.
Pengerahan akuntan publik tersebut diharapkan bisa menekan angka penyelewengan penyaluran dana BOS. Ia juga berharap sekolah mau membuka program dan kebutuhan dananya kepada masyarakat agar penyaluran dana tersebut bisa terpantau oleh masyarakat. “Mari kita bersama-sama awasi penyaluran dana BOS agar tepat sasaran,” ajaknya.
Edy mengatakan, pada triwulan pertama ini, Banyumas mendapatkan dana BOS sebesar Rp 24 miliar. Total dalam setahun, Banyumas mendapatkan dana BOS sebesar Rp 94 miliar.
Ia mengatakan, sebelum penyaluran ke sekolah, Dinas sudah berkoordinasi dengan semua elemen sekolah. Dalam koordinasi tersebut, Dinas mensosialisasikan tentang perubahan mekanisme penyaluran dana BOS. Setelah dana BOS disalurkan, kata dia, sekolah sudah siap dengan program kerja masing-masing sekolah.
Dinas juga berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah karena dana tersebut ditransfer oleh Kementerian Keuangan melalui Dinas tersebut. “Kami juga berkoordinasi dengan bagian hukum agar nantinya tidak ada permasalahan hukum,” katanya.
Pada saat pembuatan rencana anggaran penggunaan dana BOS, kata Edy, sekolah diminta transparan dan berkomitmen menggunakan dana BOS sesuai kebutuhan. Selain itu, dana tersebut juga harus jelas pertanggungjawabannya.
Sejak awal, kata Edy, Dinas berkomitmen untuk mempercepat pencairan dana BOS. Sebab, lanjutnya, dana BOS sangat dibutuhkan oleh sekolah untuk kegiatan operasional sekolah. “Dana yang dicairkan sudah sesuai dengan rencana anggaran masing-masing sekolah,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pendidikan Banyumas, Trijoko Heranto mengatakan pencairan yang cepat harus disertai dengan pengawasan yang ketat. “Patut diapresiasi komitmennya, tapi jangan lupakan pengawasan,” katanya.
Ia mengatakan, seharusnya Pemerintah Banyumas menambah jumlah akuntan publik untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Sebab, menurutnya secara kualitatif dan kauantitatif, akuntan di Banyumas masih sangat kurang.
Pengerahan akuntan publik tersebut diharapkan bisa menekan angka penyelewengan penyaluran dana BOS. Ia juga berharap sekolah mau membuka program dan kebutuhan dananya kepada masyarakat agar penyaluran dana tersebut bisa terpantau oleh masyarakat. “Mari kita bersama-sama awasi penyaluran dana BOS agar tepat sasaran,” ajaknya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengancam akan memberikan sanksi bagi 315 kabupaten/kota yang hingga saat ini masih belum mencairkan dana BOS yang telah dikirimkan pemerintah pusat ke daerah.
Padahal, batas akhir pencairan dana BOS dari daerah ke sekolah untuk anggaran triwulan pertama tahun ini adalah pada Selasa (15/3) lalu. Nuh juga memberi apresiasi kepada Kabupaten Banyumas karena dianggap sebagai darah paling cepat dalam menyalurkan dana BOS.
ARIS ANDRIANTO
